Program Listrik 15.000 MW Tahap III Siap Diluncurkan

Jakarta – Demi mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, pemerintah bakal genjot elektrifitas negara dengan melanjutkan mega proyek listrik tahap III sebesar 15.000 MW. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai target, pemenuhan terhadap listrik negara harus terus ditingkatkan. Setelah menyelesaikan 10.000 MW tahap I, lanjutnya, pemerintah sedang menyelesaikan 10.000 MW tahap II. Kemudian, pemerintah Indonesia tengah bersiap-siap untuk melanjutkan mega proyek listrik tahap III sebesar 15.000 MW. ”Untuk tahun ini, kita terus bangun dan selesaikan 10.000 MW tahap II yang dalam waktu dekat sudah tender juga. Nanti secepatnya, kita akan siap-siap bangun 15.000 MW lagi untuk tahap III,” ujarnya dalam bincang dengan wartawan di Kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (23/4/2010). Mega proyek 15.000 MW tahap III ini, ujar Hatta, untuk meningkatkan elektrifikasi listrik hingga 18% pada 2014. Saat ini, di seluruh Indonesia baru sekitar 60% yang bisa menikmati pasokan listrik. ”Byar Pet yang sekarang ini, kita janjikan Juni selesai. Itu masuk 10.000 MW tahap II. Yang tahap II ini hanya untuk menutupi defisit yang ada, artinya kalau ingin mendongkrak pertumbuhan ekonomi, maka elektrifikasi listrik harus ditingkatkan menjadi 80% di 2014,” ujarnya. Hatta mengakui, Indonesia termasuk telat memulai mengantisipasi pertumbuhan ekonomi yang melonjak tinggi. Sehingga mengakibatkan Indonesia tertinggal dengan beberapa negara lainnya untuk penyediaan energi listrik termasuk infrastrukturnya. ”Kita akui telat start. Tapi kita tidak terlambat untuk mempersiapkannya. Makanya kita sudah siapkan benar untuk 15.000 MW tahap III ini. Kalau melihat rumusnya, bila pertumbuhan ekonominya X%, maka pertumbuhan energinya per X% harus 1,2% (elektrifitas listrik) plus cadangan. Jadi kalau mau mendorong 7%, maka diperlukan minimal 10% listrik,” ujarnya. Hatta mengatakan, selain mengejar target elektrifitas listrik hingga 80% di 2014, pemerintah juga akan memadukan energi dari sumber terbarukan. ”Saat ini kita punya Geothermal 20.000 MW, inilah yang harus kita push habis-habisan. PLTA atau energi hydro juga harus dikonsentrasikan. Kedepan tidak lagi bangun batubara, tapi bagaimana memaksimalkan batubara loreng kita saja. Sedangkan batu bara yang bagus bisa untuk ekspor,” tukas Hatta. Pelanggan di Bawah 30 Kwh Tidak Kena Kenaikan TDL Pada kesempatan yang sama, Hatta juga mengatakan, pelanggan listrik di bawah 30 kilo watt hour (kwh) per bulan tidak akan terkena kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang rencananya akan dilakukan Juli 2010 mendatang sebesar 15%. “Di RAPBN-P 2010 kita cantumkan (kenaikan) 15 persen, ini nggak sama. Kalau untuk masyarakat kita yang mau berhemat, dia nggak akan mendapat kenaikan apa-apa. Semakin hemat, nggak akan terbebani. Kalau dia tarif tinggi, akan bayar lebih,” jelasnya Hatta menyatakan, skema tersebut disiapkan untuk pelanggan yang menggunakan daya 450 volt ampere (va). Tujuannya, agar rencana kenaikan TDL ini tetap melindungi rakyat kecil. Dia menyatakan subsidi listrik yang selama ini dialokasikan dalam APBN, sebagian besar dinikmati oleh masyarakat mampu. Sebelumnya, rencana kenaikan TDL yang diajukan pemerintah dalam RAPBN-P 2010 hingga kini belum disetujui oleh DPR. Pembahasan antara pemerintah dengan Komisi VII DPR pun berakhir buntu karena Dewan meminta agar kenaikan TDL ditunda hingga pasca Lebaran. Namun, PLN memperhitungkan jika usulan kenaikan TDL ditunda hingga lebaran usai, maka kenaikan TDL bisa melonjak hingga 20%. Opsi lainnya, apabila kenaikan TDL tetap 15%, maka dibutuhkan tambahan subsidi sekitar Rp 3,6 triliun dalam RAPBN-P 2010 yang kini dianggarkan sebesar Rp 54,5 triliun. Angka tersebut merupakan hasil perhitungan penambahan subsidi sebesar Rp 1,2 triliun setiap bulannya. (nia/ang)

2 PP Minerba keluar akhir tahun

JAKARTA: Pemerintah optimistis rencana penerbitan dua dari empat Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), terutama soal kegiatan usaha mineral dan batu bara termasuk masalah kewajiban memasok kebutuhan domestik (DMO).

Selain kegiatan usaha mineral, pemerintah dalam waktu yang bersamaan juga akan mengeluarkan PP soal wilayah pertambangan. Sisanya akan menyusul kemudian. Keempat PP itu merupakan regulasi lanjutan UU No.4/2009.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batu bara, Ditjen Mineral, Batu bara, dan Panas bumi Departemen ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan kedua draf PP itu sudah hampir rampung pembahasannya di lintas departemen.

“Pembahasannya sudah selesai sehingga dalam waktu dekat sudah bisa diterbitkan. Sekarang tinggal menunggu pengesahan di Departemen Hukum dan HAM,” ujarnya kemarin.

Menurut dia, sebelumnya memang sempat terjadi ketidaksepakatan soal divestasi yang tertuang dalam draf PP Kegiatan Usaha Mineral dan Batu Bara. Namun, pihaknya sepakat tidak memasukkan soal metode perhitungan valuasi saham, baik on going process maupun replacement cost.

Dia mengakui pemerintah tidak lagi memasukkan metode perhitungan divestasi saham dalam PP tersebut. Pemerintah akan mengatur soal divestasi itu terpisah dalam bentuk peraturan pemerintah yang nantinya perhitungan dilakukan oleh penilai independen (independent valuer).

Sebelumnya, ada dua opsi dalam perhitungan kewajiban divestasi, yakni on going process dan replacement cost. On going process menghendaki valuasi saham untuk saham divestasi yang ditawarkan pada tahun kelima setelah produksi mewajibkan perhitungan itu dilakukan secara akumulatif untuk semua biaya, cadangan, inflasi, dan laba selama 5 tahun berjalan.

Pendekatan lainnya berupa metodologi replacement cost, yakni valuasi saham divestasi yang ditawarkan itu hanya berdasarkan kondisi dan harga tambang pada tahun pertama produksi. “PP hanya menyebutkan valuasi soal divestasi saja.”

Berkaitan dengan soal wilayah pertambangan, Bambang mengungkapkan soal tumpang-tindih lahan yang terdapat di dalam PP kewilayahan dan pengusahaan akan dicari solusi yang sinergis untuk mengatasi masalah tersebut.

“Pemerintah akan memfasilitasi bila terjadi persoalan di kemudian hari tentang tumpang-tindih lahan sehingga bisa memperoleh jalan keluar yang menguntungkan semua pihak. Pemerintah akan menjamin itu.”

Senada dengan itu, Dirjen Minerbapabum Bambang Setiawan mengatakan pemerintah sudah menyiapkan beberapa wilayah pertambangan yang akan ditenderkan sebagai wilayah izin usaha pertambangan, termasuk wilayah pertambangan itu ada yang berasal dari wilayah baru maupun penciutan wilayah beberapa perusahaan tambang yang sudah beroperasi.

“Wilayah pertambangan itu nantinya akan ditenderkan oleh pemerintah, tetapi setelah PP-nya disahkan,” ujarnya.

Bambang mengakui saat ini pihaknya masih memfinalisasikan dua draf PP lagi, yakni PP soal Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan, dan tentang Reklamasi dan Pasca-Tambang. Menurut dia, untuk penyelesaian draf itu masih terbuka kesempatan bagi departemen lainnya menyampaikan usulan.

Sumber : Bisnis Indonesia, 04 November 2009

Indonesia’s South Sumatra province plans to invest 11 trillion rupiah ($1 billion)

Indonesia’s South Sumatra province plans to invest 11 trillion rupiah ($1 billion) in new railroads so that its huge coal reserves can be moved from the mines to the ports more efficiently, the governor said on Thursday.

South Sumatra has 47 billion tonnes of coal resources, or half of Indonesia’s total of 93.4 billion, according to data from the energy and mines ministry, but its coal production averages just 12 million tonnes a year due to poor transportation. Kalimantan island accounts for most of the other coal produced.

The governor, Alex Noerdin, said he plans to build 270 kilometres (168 miles) of railway in the province, which will have the capacity to transport 50 million tonnes of coal mined in the province each year.

“We want to catch up with Kalimantan. Coal production depends on the availability of transportation,” Noerdin told reporters after meeting with Vice President Jusuf Kalla in Jakarta.

“We will hold a tender for the project this year but we have received interest from investors,” he said, adding that the project could be completed within three to four years.

State coal miner PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA.JK), which has coal mines in South Sumatra, is one of the firms that could benefit from the project.

Bukit Asam’s customers include the state electricity firm, but poor infrastructure in the area has affected its deliveries, leading to blackouts.

Bukit Asam has already said it would form a joint venture with state train operator PT Kereta Api Indonesia to upgrade an existing railway linking its coal mines to a port on the southern tip of Sumatra — a project estimated to be worth $1.8 billion.

But it will also be able to use the new railroad to deliver 20 million tonnes of coal a year to a port on the southeast side of Sumatra, once the new railroad has been completed, said Sukrisno, the firm’s president director.

Indonesia’s total coal output may be unchanged in 2009 from last year, at 225 million tonnes, the energy and mines ministry has said.

Harga Jual Merosot, Produksi Batu Bara Turun Drastis

Kompas, Jumat, 14 Agustus 2009 | 10:52 WIB BANJARMASIN, KOMPAS.com – Produksi batu bara di Kalimantan Selatan (Kalsel) menurun tajam antara 40-50 persen sejak terjadi krisis keuangan global pada 2008. Kepala Dinas Pertambangan Kalsel, Ali Mazanie di Banjarmasin, Jumat, mengatakan, pada 2008 produksi batu bara Kalsel mencapai 70 juta ton, dan akan ditingkatkan menjadi 90 juta ton pada tahun ini. Namun dengan merosotnya produksi batu bara hingga saat ini, kata dia, sulit untuk memenuhi target tersebut, bahkan untuk mempertahankan produksi 70 juta ton juga berat. “Secara kasat mata, hingga Agustus ini penurunan produksi bisa mencapai 40-50 persen dari total produksi 2008, kita harapkan pada bulan-bulan ke depan akan membaik, sehingga produksi bisa tetap bertahan minimal masih 70 juta ton,” kata dia. Menurut Ali, merosotnya produksi batu bara Kalsel saat ini disebabkan sebagian besar perusahaan tambang terpaksa menghentikan sementara produksinya karena harga jual batu bara yang cukup rendah. “Batu bara dengan kalori baik atau enam ke atas hanya berkisar antara 50-60 dolar AS, masih jauh dari yang kita inginkan yaitu 90 dolar AS,” kata Ali. Rendahnya harga jual batu bara tersebut membuat pengusaha batu bara lokal enggan untuk melakukan produksi kendati potensinya masih cukup besar.